Seputar Papua

  Dalam sejarah konflik global, satu pelajaran utama selalu berulang: perang modern tidak hanya dimenangkan di medan tempur, tetapi juga di ladang pangan. Negara yang gagal menjamin pasokan pangan domestiknya akan menghadapi instabilitas sosial, inflasi ekstrem, hingga kerentanan keamanan nasional. Dalam konteks inilah, kebijakan food estate Indonesia perlu dibaca bukan sekadar proyek pertanian, melainkan instrumen mitigasi risiko perang berkepanjangan dan krisis global. Perang Modern dan Senjata Baru: Pangan Perang Rusia–Ukraina sejak 2022 menjadi contoh nyata bagaimana konflik bersenjata berdampak langsung pada sistem pangan global. Data FAO menunjukkan bahwa kedua negara tersebut sebelumnya menyuplai lebih dari 28% ekspor gandum dunia, dan gangguan produksi serta distribusi langsung memicu lonjakan harga pangan global hingga dua digit di banyak negara berkembang. Fenomena serupa juga terjadi pada: Konflik Timur Tengah yang mengganggu jalur logistik Laut Merah, Ketegangan Laut C...

  Program food estate di Papua Selatan, termasuk upaya yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan TNI, merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, memperluas basis produksi pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tertinggal. 1. Tanggung Jawab Negara dalam Ketahanan Pangan Ketahanan pangan adalah salah satu pilar fundamental kedaulatan suatu bangsa. Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta, memiliki tantangan besar dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk seluruh rakyatnya. Untuk itu, pemerintah menetapkan food estate sebagai Program Strategis Nasional (PSN) yang mendukung target jangka panjang swasembada pangan. Pemerintah menilai bahwa diversifikasi produksi pangan melalui lumbung-lumbung pangan baru di berbagai wilayah, termasuk Papua Selatan, akan membantu menstabilkan produksi beras, jagung, dan komoditas pangan lain, sehingga mengurangi ketergantungan impor. ...

  Yahukimo, Papua Pegunungan – Tentara Nasional Indonesia (TNI) tegas membantah klaim kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyatakan telah menembak sebuah pesawat yang disebut ditumpangi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di wilayah Kabupaten Yahukimo , Papua Pegunungan pada pertengahan Januari 2026. Pemerintah dan aparat keamanan menyatakan klaim tersebut tidak berdasar dan merupakan bentuk propaganda yang menyesatkan publik. Adapun semalam Pasukan TNI membombardir kodap OPM Yakuhimo dan didapati juga pucuk senjata. Pernyataan dari Kapendam XVII/Cenderawasih menegaskan bahwa berdasarkan data rencana penerbangan dan agenda kenegaraan, Wapres Gibran tidak pernah melintasi wilayah Yahukimo pada hari yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut. TNI juga menjelaskan bahwa video dan narasi yang tersebar tidak menunjukkan lokasi atau bukti yang jelas, serta tidak sesuai dengan runtutan perjalanan pejabat negara ...

YAHUKIMO, PAPUA PEGUNUNGAN — Satuan Tugas Komando Operasi (Satgas Koops) Habema dari Tentara Nasional Indonesia berhasil merebut markas utama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI/Yahukimo dalam operasi patroli keamanan berskala taktis di Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo , Kamis (22/1/2026). Operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas rangkaian aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang selama ini mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Yahukimo, mulai dari penembakan pesawat perintis, penembakan kendaraan aparat, pembakaran fasilitas pendidikan, hingga serangan terhadap warga sipil. Patroli keamanan yang dimulai sejak Rabu malam (21/1/2026) dilakukan secara senyap dengan pola infiltrasi ke dua basis utama OPM, yakni Markas Sisibia dan Markas Yalenang. Pada Kamis dini hari, pasukan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok OPM yang tengah melakukan patroli bersenjata di kawasan tersebut. Dari hasil kontak tembak, sejumlah anggot...