Seputar Papua

   Indonesia Menangani Konflik di Papua dengan Damai: Puluhan Eks-OPM di Intan Jaya Kembali ke Pangkuan NKRI Perkembangan positif kembali terjadi dalam upaya meredam konflik bersenjata di Provinsi Papua. Pada pekan ini, puluhan warga yang sebelumnya terlibat dalam kelompok bersenjata telah memilih untuk meninggalkan kekerasan dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Langkah ini merupakan wujud nyata dari strategi pemerintah yang mengedepankan  pendekatan humanis, dialog, dan reintegrasi sosial  di tengah dinamika berkepanjangan di tanah Papua. Fakta Terbaru: Eks-OPM dan Simpatisan Pilih Hidup Damai Berdasarkan laporan media nasional: 17 orang , termasuk  2 mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)  dan  15 simpatisan , secara resmi  mengucapkan ikrar setia kepada NKRI  setelah meninggalkan konflik bersenjata di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah. Para mantan kombatan itu menyatakan pilihan mereka untuk  hidup ...

  Permohonan sejumlah tokoh gereja dan intelektual di Dogiyai Selatan agar DPRK dan MRP menghentikan eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal di Kapiraya menunjukkan satu hal penting: masyarakat Papua semakin sadar terhadap pentingnya tata kelola lingkungan dan perlindungan hak ulayat. Aspirasi tersebut patut dihargai sebagai bagian dari partisipasi publik dalam demokrasi. Namun, penting juga untuk menempatkan isu ini dalam konteks yang lebih luas dan faktual: pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di Papua. Legalitas dan Pengawasan: Bukan Ruang Tanpa Aturan Pengelolaan SDA di Indonesia, termasuk di Papua, tunduk pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya: UU Minerba UU Lingkungan Hidup UU Otonomi Khusus Papua Peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Setiap aktivitas eksplorasi yang sah wajib melalui proses perizinan, konsultasi publik, kajian lingkungan, serta persetujuan...

  Program food estate di Papua Selatan, termasuk upaya yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan TNI, merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, memperluas basis produksi pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tertinggal. 1. Tanggung Jawab Negara dalam Ketahanan Pangan Ketahanan pangan adalah salah satu pilar fundamental kedaulatan suatu bangsa. Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta, memiliki tantangan besar dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk seluruh rakyatnya. Untuk itu, pemerintah menetapkan food estate sebagai Program Strategis Nasional (PSN) yang mendukung target jangka panjang swasembada pangan. Pemerintah menilai bahwa diversifikasi produksi pangan melalui lumbung-lumbung pangan baru di berbagai wilayah, termasuk Papua Selatan, akan membantu menstabilkan produksi beras, jagung, dan komoditas pangan lain, sehingga mengurangi ketergantungan impor. ...