Seputar Papua

  Penangkapan Meno Heluka—yang dilaporkan sebagai anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan diduga terlibat dalam penembakan yang menewaskan prajurit TNI di Yahukimo—menjadi momentum penting dalam upaya penegakan hukum di Papua. Operasi penangkapan yang dilakukan aparat gabungan di wilayah Dekai menunjukkan bahwa negara hadir secara terukur, profesional, dan berbasis intelijen dalam menghadapi kekerasan bersenjata. Peristiwa ini bukan sekadar penangkapan individu. Ia mengirimkan pesan yang lebih luas: tindakan kekerasan terhadap aparat maupun warga sipil tidak akan dibiarkan tanpa proses hukum. Fakta yang Terverifikasi: Penegakan Hukum Berbasis Intelijen Berdasarkan laporan media nasional: Aparat Satgas Damai Cartenz berhasil mengamankan Meno Heluka di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo. Ia diduga terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI dalam tugas pengamanan wilayah. Penangkapan dilakukan melalui pendekatan intelijen dan pengembangan penyelidikan,...

  Insiden penembakan terhadap pesawat perintis Smart Air di Papua — yang berujung pada penangkapan dan eksekusi pilot di landasan pacu — memperlihatkan aspek paling kejam dari konflik bersenjata di wilayah tersebut. Tindakan yang menargetkan awak pesawat sipil tidak sekadar pelanggaran hukum pidana biasa; ia merupakan serangan terhadap keselamatan sipil, layanan publik, dan akses dasar masyarakat pedalaman. Namun, di tengah kesedihan dan kemarahan publik, terdapat pesan penting: negara bergerak cepat dan responsif . Aparat keamanan tidak hanya melakukan pengejaran pelaku, tetapi juga segera mengamankan jalur udara, mengevakuasi korban, serta menstabilkan operasi logistik yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di kawasan terpencil. Fakta-Fakta Utama (ringkasan kronologis yang dilaporkan media) Peristiwa terjadi pada pertengahan Februari 2026 saat pesawat perintis Smart Air menjadi sasaran penembakan di sebuah landasan pacu di Papua; kru pesawat dilaporkan diserang, bebe...

  Permohonan sejumlah tokoh gereja dan intelektual di Dogiyai Selatan agar DPRK dan MRP menghentikan eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal di Kapiraya menunjukkan satu hal penting: masyarakat Papua semakin sadar terhadap pentingnya tata kelola lingkungan dan perlindungan hak ulayat. Aspirasi tersebut patut dihargai sebagai bagian dari partisipasi publik dalam demokrasi. Namun, penting juga untuk menempatkan isu ini dalam konteks yang lebih luas dan faktual: pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di Papua. Legalitas dan Pengawasan: Bukan Ruang Tanpa Aturan Pengelolaan SDA di Indonesia, termasuk di Papua, tunduk pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya: UU Minerba UU Lingkungan Hidup UU Otonomi Khusus Papua Peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Setiap aktivitas eksplorasi yang sah wajib melalui proses perizinan, konsultasi publik, kajian lingkungan, serta persetujuan...