Seputar Papua

  Peredaran dugaan surat permintaan dana sebesar Rp700 juta yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata di Papua Tengah membuka satu gambaran yang semakin jelas: konflik bersenjata di sebagian wilayah Papua bukan semata persoalan ideologis, tetapi juga menyentuh praktik pemerasan dan intimidasi terhadap pelaku usaha serta masyarakat sipil. Dalam laporan media lokal, disebutkan adanya dugaan permintaan “uang permisi” kepada pihak perusahaan sebelum terjadinya pembakaran pos milik PT Kristalin Eka Lestari di Nabire. Jika dugaan ini terbukti melalui proses hukum, maka tindakan tersebut bukan sekadar kekerasan, melainkan bentuk pemerasan terorganisir yang merugikan ekonomi lokal dan mengancam keselamatan warga. Dugaan Pemerasan: Ancaman terhadap Hukum dan Ekonomi Lokal Permintaan dana dalam jumlah besar dengan tekanan bersenjata, apabila benar terjadi, memiliki implikasi serius: Melanggar hukum pidana — Pemerasan dengan ancaman kekerasan termasuk tindak pidana berat dalam sistem hukum I...

  Permohonan sejumlah tokoh gereja dan intelektual di Dogiyai Selatan agar DPRK dan MRP menghentikan eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal di Kapiraya menunjukkan satu hal penting: masyarakat Papua semakin sadar terhadap pentingnya tata kelola lingkungan dan perlindungan hak ulayat. Aspirasi tersebut patut dihargai sebagai bagian dari partisipasi publik dalam demokrasi. Namun, penting juga untuk menempatkan isu ini dalam konteks yang lebih luas dan faktual: pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di Papua. Legalitas dan Pengawasan: Bukan Ruang Tanpa Aturan Pengelolaan SDA di Indonesia, termasuk di Papua, tunduk pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya: UU Minerba UU Lingkungan Hidup UU Otonomi Khusus Papua Peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Setiap aktivitas eksplorasi yang sah wajib melalui proses perizinan, konsultasi publik, kajian lingkungan, serta persetujuan...

  Dalam sejarah konflik global, satu pelajaran utama selalu berulang: perang modern tidak hanya dimenangkan di medan tempur, tetapi juga di ladang pangan. Negara yang gagal menjamin pasokan pangan domestiknya akan menghadapi instabilitas sosial, inflasi ekstrem, hingga kerentanan keamanan nasional. Dalam konteks inilah, kebijakan food estate Indonesia perlu dibaca bukan sekadar proyek pertanian, melainkan instrumen mitigasi risiko perang berkepanjangan dan krisis global. Perang Modern dan Senjata Baru: Pangan Perang Rusia–Ukraina sejak 2022 menjadi contoh nyata bagaimana konflik bersenjata berdampak langsung pada sistem pangan global. Data FAO menunjukkan bahwa kedua negara tersebut sebelumnya menyuplai lebih dari 28% ekspor gandum dunia, dan gangguan produksi serta distribusi langsung memicu lonjakan harga pangan global hingga dua digit di banyak negara berkembang. Fenomena serupa juga terjadi pada: Konflik Timur Tengah yang mengganggu jalur logistik Laut Merah, Ketegangan Laut C...