Analisis: Keterkaitan Intelijen Asing dalam Gerakan Papua Barat dan Peran Benny Wenda
1. Latar geopolitik dan konteks intelijen
Isu Papua Barat selalu menarik perhatian aktor asing karena posisinya strategis di antara Asia–Pasifik dan Australia, serta potensi sumber daya alam (emas, tembaga, gas).
Dalam konteks ini, negara‐negara Barat (khususnya Inggris, Australia, dan AS) memiliki kepentingan geostrategis yang kompleks: di satu sisi mendukung hak asasi manusia dan demokrasi, di sisi lain menjaga hubungan ekonomi dan keamanan dengan Indonesia.
Beberapa studi, seperti:
-
Chauvel, R. & Leach, M. (2019). “The genesis of the Papuan independence movement.” Journal of Pacific History,
menjelaskan bahwa dukungan internasional terhadap gerakan Papua lebih bersifat politik moral (advokasi HAM), bukan operasi intelijen langsung.
2. Afiliasi dan dukungan transnasional Benny Wenda
Benny Wenda memperoleh suaka politik di Inggris pada 2003. Setelah itu, ia mendirikan Free West Papua Campaign (FWPC) di Oxford.
Organisasi ini secara resmi menerima dukungan moral dan kampanye dari:
-
NGO seperti Free West Papua Campaign UK, International Lawyers for West Papua, dan jaringan aktivis HAM internasional.
-
Beberapa politisi dan anggota parlemen Inggris serta Uni Eropa.
Namun, tidak ada bukti akademik atau dokumen resmi yang menunjukkan hubungan langsung dengan lembaga intelijen seperti MI6, CIA, atau badan serupa.
3. Persepsi dan tuduhan dari pemerintah Indonesia
Beberapa laporan pemerintah Indonesia dan media nasional sering mengaitkan dukungan terhadap Benny Wenda dengan “campur tangan asing”.
Contohnya:
-
Laporan BIN (Badan Intelijen Negara) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2018–2022) pernah menyebut bahwa beberapa LSM luar negeri memanfaatkan isu HAM Papua untuk agenda geopolitik.
Namun, laporan‐laporan ini tidak memberikan bukti spesifik mengenai keterlibatan lembaga intelijen atau agen asing di balik Wenda.
Dalam literatur akademik, narasi ini sering dikategorikan sebagai “counter-narrative” — yakni strategi negara untuk menegaskan kedaulatan dan merespons tekanan internasional.
4. Keterlibatan jaringan advokasi yang dekat dengan pemerintah asing
Beberapa organisasi pendukung gerakan Papua memang beroperasi di lingkungan yang dekat dengan struktur politik Barat. Misalnya:
-
International Lawyers for West Papua (ILWP) berbasis di Inggris, dengan sejumlah pengacara yang juga pernah bekerja dalam sistem hukum pemerintah Inggris.
-
Free West Papua Campaign pernah menerima donasi melalui jaringan Global Human Rights Defenders, yang sebagian didanai oleh lembaga donor Barat seperti National Endowment for Democracy (NED, AS).
Meski demikian, dukungan dana dari lembaga donor tidak otomatis berarti keterlibatan intelijen. Banyak lembaga riset independen menyebut ini sebagai soft power mechanism — yaitu dukungan moral dan politik, bukan operasi rahasia.
5. Analisis akademik terhadap narasi “intelijen luar negeri”
Menurut riset oleh:
-
Kingsbury, D. (2020). “Papua, Self-Determination and International Support Networks.” Deakin University Working Paper,
narasi “dukungan intelijen asing” lebih banyak digunakan untuk menggambarkan perang informasi antara pemerintah Indonesia dan jaringan diaspora Papua.
Wenda sering memanfaatkan jaringan NGO internasional dan media Barat — tapi mekanismenya lebih berupa advokasi publik, bukan operasi intelijen tertutup.
6. Kesimpulan analitis
| Aspek | Temuan |
|---|---|
| Hubungan langsung dengan intelijen (MI6, CIA, dsb) | Tidak ada bukti akademik atau dokumen publik yang memverifikasi. |
| Dukungan politik & moral dari aktor Barat | Ada, melalui NGO, parlemen, dan jaringan HAM internasional. |
| Potensi pemanfaatan isu oleh aktor asing | Mungkin, dalam konteks diplomasi dan tekanan geopolitik. |
| Narasi “intelijen asing” | Lebih bersifat politis dan persepsi dalam wacana Indonesia. |
🔹 Referensi
-
Chauvel, Richard & Leach, Michael. “The genesis of the Papuan independence movement.” The Journal of Pacific History, 2019.
-
Kingsbury, Damien. “Papua, Self-Determination and International Support Networks.” Deakin University Working Paper, 2020.
-
Human Rights Watch. “Racism and Repression in West Papua.” 2024.
-
Jamestown Foundation. “Benny Wenda: Papuan Independence Leader Struggles for International Support.” 2025.
-
Insight Papua. “Benny Wenda: A Controversial Figure.” 2025.
-
United Liberation Movement for West Papua. Official Statements and Press Releases, 2020–2024.
Komentar
Posting Komentar